Kondisi Purwakarta Selama PPKM Darurat

Kab. Purwakarta — Wilayah Kabupaten Purwakarta masih dalam kondisi zona oranye, di mana kasus terkonfirmasi positif trennya menurun keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR turun, serta angka kematian juga turun sehingga sudah tidak ada lagi antrean yang panjang di rumah sakit.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada rapat evaluasi pelakasanaan PPKM Darurat di wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang digelar secara virtual, Sabtu 17 Juli 2021 lalu. Dalam agenda yang diikuti oleh Bupati/Wali Kota dan Forkopimda se-Jawa Barat itu, nampak hadir unsur Forkopimda dan unsur Satgas Covid-19 Purwakarta, di Aula Janaka Komplek Pemkab Purwakarta.

“Alhamdulillah kabar baik dari Kabupaten Purwakarta hari ini masih tetap dengan beresiko sedang yaitu zona oranye bahkan indeks kita naik dari 1,99 ke 2,18,” kata Ambu Anne.

Baca Juga Pimpinan MPR: #DiRumahAja Merupakan Ibadah Agar Terhindar dari COVID-19

Menurutnya, itu berarti menandakan ada tren penurunan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan data memang di Purwakarta terus mengalami penurunan. Penerapan PPKM darurat sangat efektif dalam penurunan menekan laju penyebaran Covid-19.

Jikapun ada beberapa rumah sakit yang BOR nya masih tinggi itu karena 35 persen pasiennya berasal dari luar Kabupaten Purwakarta seperti Rumah Sakit Bayu Asih, Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Abdul Rozak. “Kami juga melaporkan berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, bahkan bulan Juli ini Kabupaten Purwakarta zero droping dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Namun demikian, jajarannya masih bisa melaksanakan vaksinasi seperti untuk kalangan pelajar usia 12 hingga 17 tahun di mana vaksin tersebut berasal dari Kodam melalui Kodim 0619 dan dari Polda melalui Polres Purwakarta. “Telah kita laporkan juga ke Gubernur Jabar agar selanjutnya Kabupaten Purwakarta didroping vaksin,” kata Ambu Anne.

Baca Juga Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster berkesempatan mendampingi beberapa kegiatan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin serangkaian kunjungan kerja hari keduanya di pulau dewata, bertempat di Istana Tampak Siring, Gianyar, pada Sabtu (10/6/2023). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE) serta Ketua WHDI Kabupaten Gianyar Ny. Diana Dewi Agung Mayun. Adapun beberapa kegiatan di hari kedua itu yaitu kegiatan senam “Gemu Fa Mi Re” yang diikuti sangat antusias oleh para peserta yang kompak menggunakan seragam berwarna putih. Acara kemudian dilanjutkan dengan membuat kompos bersama ibu-ibu se-Indonesia dan penanaman pohon durian. Selanjutnya acara ketiga yaitu Edukasi Gizi melalui Penyuluhan dan Demonstrasi Masak. Atas berbagai kegiatan tersebut, Ny. Putri Koster haturkan terima kasih atas kepedulian Ibu Iriana Joko Widodo terhadap lingkungan dan perkembangan gizi anak-anak untuk menghindarkan stunting. Menurutnya dengan kepedulian Ibu Negara bisa menggugah masyarakat terutama para Ibu untuk lebih memperhatikan lingkungan dan anak-anak Indonesia. “Melalui pelajaran pembuatan kompos, kita bisa tahu cara menjaga lingkungan dengan memilah sampah dari rumah tangga, apalagi Bali sudah mempunyai Pergub Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber,” tuturnya dalam kesempatan wawancara. Selain itu, wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu pun mengajak kader-kader yang khusus diundang ke Istana Tampak Siring ini untuk ikut mensosialisasikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Negara. Menurutnya ini merupakan pengalaman serta pelajaran berharga sehingga perlu dibagikan ke lingkungan sekitar. Di lain sisi, pendamping orang nomor satu di Bali itu pun menyinggung tentang edukasi dan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak khususnya balita. Seperti yang telah ia gaungkan selama ini dalam aksi sosial dan sosialisasi pada program TP PKK Provinsi Bali, pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, salah satunya yaitu dengan pemberian makanan sehat dan bergizi pada anak-anak. Dan ia pun menyampaikan apresiasi karena Ibu Negara juga sangat konsen akan hal tersebut. Di akhir wawancaranya, Ny. Putri Koster berharap agar para kader TP PKK yang khusus diundang pada kesempatan berharga itu untuk terus mengimplementasikannya. “Jangan berhenti sampai di sini saja, mari terus bergerak menjaga lingkungan dan memperhatikan gizi anak-anak kita, untuk mencetak generasi emas berikutnya,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang terus menyemangati ibu-ibu dari seluruh Indonesia agar mengabdi untuk lingkungan dan kesehatan anak. Sehingga kegiatan seperti ini tidak hanya berakhir sampai di sini saja, namun terus berlanjut dalam kegiatan sehari-hari.

Ia juga mengungkapkan, jajarannya sedang mengejar target untuk peningkatan cakupan vaksin. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta tetap semangat, dan menerapkan prokesnya dimanapun berada tetap kita berdoa kita bisa menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Diketahui, agenda rapat evaluasi tersebut dipimpin oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Menurut Sekda, evaluasi ini dilakukan lebih awal untuk menyikapi beragam dinamika mutakhir selama PPKM Darurat, dan terkait menunggu keputusan PPKM Darurat yang akan diperpanjang yang tentu saja membutuhkan perhitungan yang matang.

Baca Juga Mayjen TNI (Purn) Herwin Suparjo: Jenderal Dudung Sosok Inspiratif dan Inovatif

Sementara, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil juga menyampaikan penurunan tingkat mobilitas masyarakat di tiga daerah di Provinsi Jawa Barat masih kurang, bahkan mobilitas di ketiga daerah belum terkendali, yaitu Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung dari sisi mobilitas masih kurang dari 10 persen.

Namun demikian, pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar mulai menunjukkan hasil positif yang ditandai menurunnya tingkat keterisian tempat tidur atau BOR rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar.

Sementara, selama pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar, tercatat sedikitnya 7.700 pelanggaran aturan PPKM Darurat, sekitar 6.000 pelanggaran dilakukan oleh perseorangan dan 1.623 pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha. (*/cr1)

Sumber: jabarprov.go.id