ACEH.SIN.CO.ID – Pemerintah Australia berkolaborasi dengan The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation) yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026).
Program kerja sama pembangunan bilateral antara Pemerintah Australia dan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan partisipasi masyarakat, pemantapan kapasitas institusi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta perluasan ruang kolaborasi publik dalam proses pengambilan kebijakan strategis.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada The Asia Foundation, GeRAK Aceh, serta Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) atas diterapankannya Aceh sebagai salah satu daerah sasaran utama pelaksanaan program tersebut.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” ujar Taufik.
Pj. Sekda menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan serta aspirasi publik.
Ia menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka.
“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Taufik.
Taufik menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program ini melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kemitraan bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya perlu terus dibina secara terbuka dan konstruktif.
Komitmen Australia dan Fokus Utama Program
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi merupakan wujud komitmen kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif.
Program ini dijadwalkan berlangsung dari pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dengan total alokasi pendanaan mencapai AUD 30 juta (sekitar 30 juta dolar Australia).
Robert menyebutkan, program ini melanjutkan keberhasilan dan pembelajaran dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah dilaksanakan pada periode 2021–2026.
Terdapat tiga capaian utama yang disasar dalam Program Partisipasi, yaitu:
Penguatan Institusi Negara
Penguatan Masyarakat Sipil
Pengembangan Kegiatan Demokrasi Kolaboratif
Adapun pelaksanaannya mencakup lima area fokus utama:
Pemilu yang berintegritas.
Keterlibatan dan penguatan parlemen.
Partisipasi dan pendidikan kewargaan.
Penguatan media independen dan berkualitas.
Upaya penanganan misinformasi dan disinformasi.
Robert menegaskan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI) menjadi prinsip utama yang diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan program.
Sinergi Kemitraan Antarlembaga
Secara nasional, Program Partisipasi dilaksanakan di tiga daerah sasaran, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Makassar, dan Provinsi Aceh, di samping kegiatan di tingkat pusat.
Dalam implementasinya, program ini melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, media, dan akademisi melalui dua komponen utama: kemitraan antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.
Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui The Asia Foundation sebagai pengelola program (convenor). Pendanaan tersebut kemudian diteruskan kepada lima organisasi mitra utama:
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Kemitraan (Partnership for Governance Reform)
Westminster Foundation for Democracy (WFD)
Melalui kolaborasi multi-pihak ini, Program Partisipasi diharapkan mampu memperluas keterlibatan publik dalam proses demokrasi sekaligus memperkokoh hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel di Aceh.
